PM Thailand Tolak Mundur
Senin, 23 Juni 2008 – 11:13 WIB
Meskipun demikian, Samak mengatakan siap mundur bila parlemen menghendaki demikian. Bisa jadi, bila itu yang akan terjadi, maka akan bisa mengakhiri krisis yang terjadi dalam pemerintahannya. Namun, Samak tetap berjanji hari ini akan bekerja sebagaimana biasanya. Janji itu diucapkannya dalam syuting acara televisinya, kemarin.
Belakangan, Samak memang gencar didemo Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) yang menuntutnya mundur. Tak kurang dari 25 ribu orang tergabung dalam aliansi tersebut. Bahkan, mereka memblokade perempatan utama di Bangkok selama hampir sebulan terakhir. Tapi, aksi protes itu agaknya tidak terlalu mengganggu baginya. Sebab, alih-alih mengerahkan militer atau petugas kepolisian, Samak justru terkesan membiarkannya. Padahal, rotes serupa dilakukan PAD pada 2006, untuk mendesak mundur Thaksin Shinawatra yang saat itu menjabat sebagai PM.
’’Saya bersabar karena memang tidak ingin terjadi kerusuhan,’’ kata Samak yang mengaku lebih memilih menghindari konfrontasi dengan PAD. Dia pun meyakinkan bahwa negara tetap berjalan sebagaimana biasanya. ’’Dan siapapun yang inign menunjukkan kekuasaannya, silakan. Asal dengan alasan dan waktu yang tepat.’’
Sementara itu, untuk mengurangi krisis yang terjadi, Ketua Parlemen Chai Chidchob mengadakan diskusi yang dimulai besok. Dalam debat tersebut, Samak akan berhadapan dengan para senator dan anggota partai oposisi. Samak pun mengaku siap meladeni diskusi itu.
’’Apapun topiknya, bisa kita diskusikan Selasa (24/6),’’ kata Samak. ’’Bila kalah, saya mundur,’’ ucapnya.
Pekan lalu, Partai Demokrat yang menjadi partai oposisi membuat mosi tidak percaya kepada Samak dan tujuh menterinya. Dalih yang dikatakan Partai Demokrat adalah bahwa Samak dianggap salah dalam menangani inflasi yang terjadi di negeri gajah putih itu. Dalih lain yang disampaikan para pengunjuk rasa adalah karena Samak dikenal sebagai tangan kanan Thaksin itu dianggap menjalankan pemerintahannya berdasarkan pada kepentingan Thaksin, yang dilarang berpolitik selama lima tahun.