PM Turnbull Tolak Komentari Kebijakan Imigrasi Trump

Mereka yang diblokir bisa mengajukan permohonan visa non-imigran tradisional dari Departemen Keamanan Dalam Negeri, tetapi perlu mengajukan permohonan ini sebelum melakukan perjalanan mereka.

Karena ada sejumlah besar anggota Angkatan Pertahanan Australia yang sebelumnya bekerja di Irak selama periode tersebut, mereka juga mendapatkan pengecualian untuk memungkinkan mereka masuk dalam skema visa elektronik Amerika.

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan sejak saat itu juga telah memperbarui ‘travel advice’ atau ‘saran perjalanan’ mereka bagi warga Australia yang hendak bepergian ke AS menyusul diterbitkannya perubahan kebijakan imigrasi Amerika Serikat ini.

"Setiap warga Australia yang sebelumnya telah mengeluarkan Otorisasi Perjalanan Sistem Elektronik [ESTA] kemungkinan ESTA mereka sudah dicabut," kata pernyataan itu.

Partai Buruh nilai Pemerintah tersesat

Pemimpin oposisi Bill Shorten mengatakan kebijakan larangan sementara AS itu "mengerikan dan harus berakhir secepat mungkin".
"Saya mendesak PM Malcolm Turnbull untuk mempertimbangkan kembali apa posisi bangsa kita seharusnya dan memikirkan kembali apa yang harus dia katakan atas nama kami," katanya.
Tanya Plibersek dari Partai Buruh mengatakan pemerintah telah "tersesat’ dan perlu menyediakan kejelasan bagi para pelancong Australia.
"Saya pikir [kejelasan] itu benar-benar penting sekarang ini bahwa Pemerintah Australia telah meminta klarifikasi tentang bagaimana hal ini akan mempengaruhi warga negara Australia," katanya.
"Kami telah melihat Perdana Menteri Inggris Theresa May dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak mendukung larangan perjalanan ini.

Sementara juru bicara Kebijakan Luar Negeri Partai Buruh, Penny Wong telah menyurati Menlu Bishop untuk memberikan kejelasan yang lebih luas mengenai bagaimana larangan ini akan mempengaruhi warga Australia yang hendak bepergian.
“Tanpa diragukan lagi anda pasti sudah menyadari, kebijakan ini telah banyak menyedot perhatian anggota masyarakat," katanya.
Anggota Partai Buruh lainnya, Anne Aly, yang juga seorang ahli hukum dalam melawan radikalisme, mengatakan perintah eksekutif Trump ini akan "benar-benar tidak efektif" dan tidak dirancang dengan pertimbangan keamanan.
"Jika pertimbangan ini sudah dilakukan, kebijakan ini kontra-produktif," katanya.

Diterbitkan pukul 19:30 WIB, 30/1/2017 oleh Iffah Nur Arifah dari artikel Bahasa Inggris disini.