Polda Jatim Tak Izinkan Aksi Deklarasi 2019 Ganti Presiden

jpnn.com, SURABAYA - Puluhan massa menolak adanya deklarasi ganti presiden di depan Polda Jatim Jumat sore.

Mereka meminta aparat berwajib tidak mengeluarkan izin dan menindak tegas adanya deklarasi tersebut, karena dianggap bisa memicu adanya perpecahan masyarakat Surabaya.

Puluhan mahasiswa Surabaya yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Jawa Timur menggelar aksi penolakan itu di depan Polda Jatim.

"Adanya aksi Deklarasi Ganti Presiden ini, dianggap bisa memicu adanya perpecahan masyarakat dengan bentuk demokrasi yang tidak sehat. Jika aksi deklarasi tersebut tetap digelar, kami siap turun untuk membubarkan aksi deklarasi tersebut," kata Khoiron, salah satu mahasiswa yang ikut beraksi.

Sementara itu, Polda Jawa Timur menyatakan tidak memberikan izin pelaksanaan aksi Deklarasi Ganti Presiden yang rencananya digelar Minggu besok di sekitar Tugu Pahlawan Kota Surabaya.

Hal ini dikarenakan, aksi tersebut bisa memicu hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Frans Barung Mangera menegaskan, aksi Deklarasi Ganti Presiden tidak bisa dilakukan, karena telah melanggar undang-undang penyampaian pendapat di muka umum tahun 1998.

"Jika memang aksi deklarasi tersebut tetap nekat digelar, maka ada konsekuensi hukum yang harus ditegakkan, baik secara preventif maupun represif," tegas Kombes Frans.