Polemik Diskriminasi Sawit: Pemerintah Ragukan Itikad Baik Uni Eropa

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia meminta itikad baik Uni Eropa terkait diskriminasi sawit di tengah perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan EU atau IEU-CEPA. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar saat ditemui di Jakarta, Selasa (12/11).

"Kami sedang sampaikan pesan ke EU agar dalam perundingan itu berbasis pada good fate atau niat baik. Kami pahami sekarang ada analisis dari internal komisi eropa, DG Trade (direktur jenderal perdagangan, red) bahwa sawit tidak berbeda dengan segi sustainability secara lingkungan maupun ukuran lain dibandingkan dengan minyak nabati lain," kata Mahendra usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta.

Meskipun kajian internal EU menunjukkan kelapa sawit bukan satu-satunya produk yang berpotensi memiliki jejak karbon tinggi atau sederhananya berdampak pada lingkungan, Mahendra menilai keputusan tersebut merupakan diskriminasi.

Padahal, jejak karbon juga dapat ditemukan pada produk lain seperti kedelai dan minyak bunga matahari. Oleh karena itu, Wamenlu RI mewakili pemerintah Indonesia melayangkan surat ke petinggi EU pada pekan pertama November untuk memastikan itikad baik Uni Eropa terhadap perundingan dagang IEU-CEPA.

"Ada pertanyaan yang mendesak bagi kami (untuk segera dijawab EU, red) karena analisis itu tidak diperhatikan sehingga kami harus hati-hari dan melihat kembali apa yang sudah mereka sampaikan dan tentu memberi revisi yang sepatutnya karena ada keraguan," kata Mahendra menjelaskan kemungkinan Indonesia memperbaiki dokumen perundingan.

Indonesia dan Uni Eropa mulai melakukan perundingan kemitraan dagang komprehensif IEU-CEPA pada 2016. Pertemuan antara Indonesia dan EU terakhir kali berlangsung pada 17-21 Juni di Jakarta untuk menjalani negosiasi IEU-CEPA yang kedelapan kalinya. (ant/dil/jpnn)