Polemik PKL di Monas, Sudikah Jokowi Turun Tangan?

jpnn.com - JAKARTA - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) memohon Presiden Joko Widodo turun tangan menyelesaikan permasalahan PKL Monas yang selama ini mereka sebut teraniaya. 

Dalam sepuluh hari terakhir, PKL tak lagi diperkenankan berjualan di Monas. Akibatnya, para pedagang kini tak memiliki penghasilan, padahal memasuki bulan puasa dan menjelang lebaran, harga-harga kebutuhan pokok terus meningkat.

“Mohon kiranya Presiden Jokowi berkenan segera selesaikan masalah PKL Monas yang teraniaya, tertindas, dan terjajah saat ini. Demikian juga PKL lainnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan seluruh Indonesia. Amargi wonten pepatah, kacang tak boleh lupa lanjarannya pak,” ujar Ketua Umum APKLI, Ali Mahsun, Selasa (23/6).

Menurut Ali Mahsun, permohonan terbuka disampaikan, karena saat ini para PKL sudah tidak tahu lagi harus mengadu ke mana. Padahal sebagai warga negara, PKL juga memiliki hak konstitusional untuk berusaha mencari penghasilan dengan cara yang halal.

“Karena itu Bapak Presiden, mohon kiranya bapak berkenan mengingat kembali perjalanan bapak dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga saat ini menjadi Presiden. Diakui atau tidak, PKL jadi icon popularitas bapak,” ujar Ali.

Ali mengaku masih ingat betul, saat berpidato pertama kali sebagai Presiden, 20 Oktober 2014 lalu di Kawasan Monas, yang pertama kali disebut Jokowi adalah mempertanyakan di mana PKL.

"Dulu yang pertama kali bapak sebut, mana PKL, mana pedagang sate, mana pedagang bakso. Karena itu, mohon kiranya Presiden Jokowi berkenan selesaikan masalah PKL Monas yang teraniaya, tertindas, dan terjajah saat ini,” ujar Ali.(gir/jpnn)