Polemik Senjata, Fadli: Bukti Koordinasi Pemerintah Buruk

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menyindir buruknya koordinasi di level pemerintahan sehingga terjadi kesimpangsiuran informasi terkait pembelian 280 pucuk senjata SAGL kaliber 40 milimeter dan 5932 amunisi granat.

“Informasi yang simpang siur menunjukkan tidak adanya koordinasi di level pemerintahan termasuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Senin (2/10).

Wakil ketua umum Partai Gerindra ini menuturkan, seharusnya Presiden Joko Widodo memanggil semua pimpinan instansi terkait. Seperti Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian, Menteri Koordinator, Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukkam) Wiranto, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu bahkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan. “Supaya bisa satu suara soal informasi itu dan bisa selesai,” katanya.

Dia menjelaskan, DPR yang memiliki fungsi pengawasan tentu saja mengharapkan adanya klarifikasi dari pemerintah. Karena itu, ujar Fadli, Komisi I dan III DPR bisa saja membuat rapat gabungan. Selain itu, bisa juga cukup dengan rapat koordinasi di tingkat pimpinan.

“Nanti kami diskusikan dulu dengan pimpinan Komisi I dan III kira-kira seperti apa karena ini menyangkut juga hal yang sangat sensitif terutama persoalan senjata,” katanya. Dia mengatakan, bisa saja rapat itu nanti digelar setelah peringatan Hari Ulang Tahun TNI 5 Oktober.(boy/jpnn)