Politik Anggaran versi Jokowi Bisa Picu Disintegrasi

jpnn.com - JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Politik Bobby Maengkom menilai, ide politik anggaran dari calon presiden Joko Widodo yang akan menghukum daerah-daerah yang tidak tunduk kepada pemerintah pusat, dapat memecah belah bangsa.

Menurutnya dalam debat Jokowi menyampaikan bahwa menghadapi Pemda yang 'mbalelo' bisa dengan berbagai cara. Misalnya, ia mencontohkan, rata-rata 85 persen anggaran daerah berasal dari pusat.

Selain itu, kalau tidak mau sejalan diberi punishment, daerah diperintah atau bisa Dana Alokasi Khusus dipotong atau dikurangi agar daerah seiring dengan pemerintah pusat.

"Dalam debat capres dan cawapres Jokowi akan melakukan politik anggaran untuk menghukum daerah-daerah yang tidak tunduk kepada pemerintah pusat. Ide ini dapat membuat disintegrasi bangsa," kata Bobby di Jakarta, Selasa (10/6).

Dia menilai Jokowi lupa akan sejarahnya. Hal sederhana saja, ia mencontohkan, Jokowi juga pernah menolak dicabutnya subsidi Bahan Bakar Minyak dan menolak Bantuan Langsung Tunai.

"Penolakan ini artinya menolak kebijakan Pemerintah Pusat. Bagaimana kalau Pemerintah SBY melakukan politik anggaran, seperti ide Jokowi, apakah rakyat Solo tidak marah kepada Pemerintah Pusat," katanya.

Menurutnya pula, hal ini tidak disadari oleh Jokowi, bila dilakukan dengan Pemda Papua dan Pemda Aceh.

Andaikan Pemda Papua dan Pemda Aceh tidak mau melakukan kebijakan pusat, apakah Jokowi mau memotong DAK Papua atau DAK Aceh?