Politik Dinasti Hasilkan Pemimpin Karbitan

jpnn.com - JAKARTA - Walikota Ternate, Burhan Abdurrahman mengatakan politik dinasti tidak tumbuh secara alamiah. Dalam prosesnya menurut Burhan, ada pucuk pimpinan daerah yang mendorong pemilih yang belum terdidik untuk menerima politik dinasti itu.

"Politik dinastik yang terjadi sekarang tidak tumbuh dengan sendirinya. Ada pucuk pimpinan lokal yang mendorong masyarakat pemilih untuk menerima politik dinasti," kata Burhan Abdurrahman, dalam Dialektika Demokrasi bertema "Politik Dinasti dan Demokrasi", di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (17/10).

Dikatakannya, dalam level apa pun setiap pemimpin harusnya lahir melalui sebuah proses yang transparan dan diketahui publik. Sementara politik dinasti kata Burhan, umumnya hanya akan melahirkan pemimpin karbitan.

Lebih lanjut, Burhan mengungkap pengalamannya dalam Pilkada Kota Ternate. "Sebagai orang daerah yang dulunya pernah berhadapan langsung dengan petahana yang juga penganut politik dinasti dalam Pilkada Kota Ternate, saya merasakan betul, petapa proses pembodohan berdemokrasi terjadi secara massif. Namun dengan proses dialog langsung dengan warga Kota Ternate, saya bisa memenangkan Pilkada satu putaran," ungkapnya.

Berdasarkan pengalaman itu juga, Burhan Abdurrahman berjanji tidak akan membangun politik dinasti di Kota Ternate. "Saya tidak akan membangun politik dinasti sebagaimana yang terjadi dengan walikota Ternate sebelumnya atau di Provinsi Maluku Utara yang terbangun 10 politik dinasti. Saya tidak akan mendorong apalagi menyiapkan anak ataupun istri ke arena politik," janjinya.

Burhan berharap agar DPR segera mengatur politik dinasti ini melalui undang-undang pilkada sebagaimana yang diusulkan oleh Kemendagri minimal dengan cara memberlakukan jangka waktu tertentu baru keluarga bisa maju di Pilkada.

"Minimal perlu jangka waktu lima tahun setelah keluarganya tidak lagi jadi walikota, bupati atau gubernur, baru dinastinya boleh ikut Pilkada," saran Burhan. (fas/jpnn)