Politikus Gerindra: KPK Jangan Berpolitik

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengingatkan pejabat dan penyidik KPK untuk tidak berpolitik dalam menjalankan tugas-tugasnya. Bila semua pejabat dan penyidik tidak berpolitik, maka KPK akan berada di track yang benar dan profesional. 

Andre menyampaikan hal tersebut menyusul adanya suara-suara sumbang menyikapi kinerja lembaga ad-hoc tersebut.

“Misalnya soal kabar keterlibatan Kajati dan Aspidsus DKI dalam kasus tangkap tangan PT BA akhir pekan lalu yang belum jelas statusnya. Apakah status aparat kejaksaan yang sudah diperiksa KPK sampai subuh itu? Tersangka atau saksi? Ditahan atau dilepas? Semua belum jelas,” tanyanya di Jakarta, Senin (4/4-2016).

Andre menambahkan, suara sumbang terhadap KPK juga terdengar di masyarakat, yang membandingkan effort KPK dalam menangani perkara RS Sumber Waras dan perkara Universitas Airlangga. 

Dalam perkara RS Sumber Waras sudah jelas ada audit BPK, tapi dikatakan tidak ada niat jahat.  Sebaliknya, dalam kasus Unair mantan rektor langsung ditetapkan tersangka.“Ini menjadi pertanyaan publik lho,” tandasnya.

Apalagi tambah Andre, nuansa politisasi KPK juga tampak dari pernyataan komisioner yang seolah mendahului penyidik dalam perkara Unair. Komisioner sudah menyebut akan mengembangkan ketelibatan Ketua Umum  Kadin Jatim La Nyalla Matalitti. 

“Padahal faktanya perusahaan La Nyalla dalam pembangunan Unair itu hanya member dalam JO dengan BUMN PT Pembangunan Perumahan. Dan La Nyalla sudah menjelaskan semua kepada penyidik KPK saat dimintai keterangan Maret 2015 lalu,” ungkapnya.

Andre mengakui mengetahui duduk perkara Unair dari beberapa pihak. Termasuk keuntungan yang sangat kecil yang diterima perusahaan La Nyalla yang hanya 260 juta rupiah, karena hanya bersifat member pasif.