Politikus Golkar Ingatkan Jokowi Ada Perusahaan Penimbun Beras Milik Seorang Menteri

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, Firman Subagyo meminta Presiden Joko Widodo berhati-hati dalam membaca data tentang beras nasional. Sebab, bukan tidak mungkin ada yang sengaja memberi data salah tentang kondisi perberasan nasioal ke presiden demi keuntungan para mafia pangan.

Firman merasa perlu menyampaikan hal itu untuk mengingatkan Jokowi -sapaan Joko Widodo- yang baru-baru ini  menegaskan tidak akan membuka keran impor beras. Pasalnya, pernyataan Jokowi justru membuat mafia pangan memborong beras dari petani dan menimbunnya untuk menciptakan kelangkaan sehingga memaksa pemerintah membuka keran impor.

“Itu bagian dari skenario importir beras. Akhirnya ketika beras masuk gudang semua, begitu di lapangan dan pasaran habis, mau tak mau kan impor. Yang ditunggu cuma impor itu,” kata Firman saat dihubungi, Senin (11/5).

Ironisnya, kata Firman, di antara perusahaan pemborong beras itu ada yang terafiliasi dengan salah satu menteri. Karenanya Firman saat dihubungi mengaku sedang berada di Mojokerto, Jawa Timur untuk mengecek informasi tentang adanya perusahaan milik salah satu menteri yang diduga ikut bermain beras.

“Perusahaan ini memborong beras dengan harga tinggi sehinga Bulog tak mampu bersaing. Karena mereka tahu, beras lokal akan jadi salah satu cadangan dan andalan. Dengan tak ada impor, beras lokal melonjak. Makanya perusahaaan itu menimbun. HPP (harga pembelian pemerintah, red) di Bulog terlalu rendah sehingga tak kan bisa membeli,” ulasnya.

Firman pun mendorong pemerintah konsisten menegakkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang memungkinkan penegak hukum menjerat para tengkulak ke proses pidana. “UU ini sudah diundangkan sejak 2012, tapi nyaris tak ada pergerakan apa-apa oleh pemerintah. Padahal undang-undangnya sudah revoluisoner,” cetusnya.

Firman menegaskan, jika Jokowi memang serius ingin mewujudkan swasembada beras maka kuncinya adalah transparansi data. Sebab, jangan sampai Jokowi mendapat data yang salah.