Politikus Golkar Jadi Tersangka Penghalang Penyidikan Kasus e-KTP

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjerat anggota DPR Markus Nari (MN) sebagai tersangka kasus rasuah. Politikus Golkar itu disangka menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi e-KTP.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penetapan Markus Nari sebagai tersangka merupakan pengembangan penyidikan kasus dugaan memberikan keterangan tidak benar dalam sidang perkara e-KTP.

"KPK menetapkan MN anggota DPR 2014-2019 sebagai tersangka atas dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan pemeriksaan di sidang tersangka atau saksi pengadilan," kata Febri dalam keterangan pers di kantornya, Jumat (2/6).

Lebih lanjut Febri mengatakan, Markus diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan  pemeriksaan di sidang tersangka atau saksi pengadilan dalam sidang e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Selain itu, Markus diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung dan tidak langsung pemeriksaan dalam indikasi penyidikan pemberian keterangan yang tidak benar dengan tersangka Miryam S Haryani dalam persidangan e-KTP. Atas perbuatannya, Markus disangka melanggar Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Anggota DPR Fraksi Hanura Miryam S Haryani sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Miryam diduga memberikan keterangan palsu dalam sidang e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.(put/jpg)