Politikus Golkar Sarankan Jokowi Ganti Gubernur BI

jpnn.com - JAKARTA - Secara makro, kebijakan ekonomi itu terdiri dari fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal merupakan kewenangan pemerintah. Sedangkan kebijakan moneter ada di tangan Bank Indonesia (BI).

“Sesuai dengan perannya pemerintah, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan fiskal untuk meminimalisir dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kalau saya lihat, paket deregulasi ekonomi yang diluncurkan Jokowi kemarin, kesannya pemerintah ingin berlari mengatasi masalah,” kata Mukhamad Misbakhun, di Pressroom DPR, Senayan Jakarta, Kamis (10/9).

Yang jadi masalah, ujar politikus Partai Golkar itu, BI juga mengeluarkan 5 kebijakan dan salah satunya meningkatkan koordinasi dengan tim pemantau inflasi daerah (TPID).

“Itu kebijakan yang tidak ada maknanya," kata Misbakhun.

Selama ini ujar dia, TPID kerjanya hanya memantau harga seperti daging dan sayur tanpa tindakan kongrit. Jadi pemerintah ingin berlari sementara BI menurut Misbakhun masih ingin duduk-duduk.

“Saya menilai 5 paket BI itu tidak ada yang baru dan itu hanya permen pemanis bibir. Setelah melewati bibir permen itu pahit. Semua normatif, sementara yang diperlukan kongrit dan mendukung paket deregulasi ekonomi pemerintah," tegasnya.

Karena itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur II ini menilai Agus Martowardojo tidak layak lagi jadi Gubernur BI. "Kalau tak bisa menjalankan fungsi moneter, masak kita pertahankan gubernurnya?," kata Misbakhun.

Karena itu, Misbakhun menyarankan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara segera menerbitkan Perppu mengenai Gubernur BI yang tak mampu jalankan tugasnya. "Kalau itu yang ditempuh Jokowi, saya yang pertama bersikap mendukung habis Perppu itu," tegasnya.