Politikus PAN Curiga Faisal Basri Memainkan Skenario Tersembuyi

Mantan Ketua Fraksi PAN ini mengakui dalam jangka pendek penerapan UU dan Permen tersebut memang berdampak pada pengurangan devisa yang masuk. Pasalnya, belum semua perusahaan pertambangan yang siap dan telah memiliki smelter. Meski demikian negara juga tidak mengalami kerugian karena barang hasil tambang perusahaan itu masih utuh dan tidak bisa dibawa keluar.

Penerapan regulasi ini, kata Tjatur, juga tak sedikit mendapat penolakan. Bahkan, penolakan sudah terjadi sejak UU itu dibahas pada 2009 lalu antara pemerintah dengan DPR. Namun, ia mengapresiasi, kinerja pemerintah dan DPR saat itu yang telah berkomitmen untuk meningkatkan nilai jual hasil pertambangan.

"Memang kebijakan ini bagi orang-orang neolib, para pemburu rente, dan penghamba Washington Consensus adalah kebijakan yang tidak populer. Negara-negara besar tidak suka melihat Indonesia menjadi negara besar, karena kebijakan ini merupakan kebijakan yang cenderung protection nationalism," tandasnya. (fat/jpnn)