Politikus PDIP Minta Ahok Tidak Membuat Permintaan Konyol

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan menilai wacana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok agar Gubernur DKI Jakarta ditunjuk oleh presiden sebagai upaya membodohi rakyat.

"Ahok wacanakan gubernur DKI Jakarta ditunjuk presiden. Di sisi lain dia ngotot mengelola APBD DKI. Itu namanya tipu dan membodohi rakyat, karena APBD itu wujud kedaulatan rakyat," kata Arteria, di Jakarta, Rabu (31/8).

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, konstitusi menyatakan Indonesia itu "dibagi atas" bukan "terdiri dari". Karena itu ujarnya, setiap kepala daerah harus paham karakteristik dan pengertian "daerah" seperti apa?

Lebih lanjut, Arteria menjelaskan bahwa Jakarta merupakan "daerah" dan bagian dari wilayah NKRI? Konsekuensinya, berlakukan Jakarta sama dengan daerah-daerah yang lain. "Kalau wacana Ahok diakomodasi, implikasinya sangat luas dan merusak konstruksi ketatanegraan dan prinsip umum pemerintahan daerah," tegasnya.

Kecuali kata dia, ada kesepakatan kebangsaan yang menyatakan bahwa Jakarta bukan termasuk dalam pengertian daerah, sehingga bisa dibuat seperti kementerian atau badan khusus yang mengelola wilayah ibukota.

"Kalau itu terjadi, pemerintahan di DKI tidak perlu pakai DPRD lagi dan pendapatannya langsung ke negara tidak ke APBD DKI lagi. Nah itu sah-sah saja," jelas Arteria.

Kepala daerah yang melaksanakan pemerintahan daerah di bidang eksekutif katanya, diberikan kewenangan untuk mengelola APBD oleh rakyat sebagai apresiasi rakyat terhadap kepala daerah sebagai pemimpin yang legitimate karena dipilih langsung oleh rakyat.

"Jadi, Ahok jangan minta yang konyol, tidak masuk akal dan inkonstitusional, hukumnya kan kepala daerah itu dipilih rakyat melalui pilkada. Pengecualian itu berlaku bagi daerah otonomi khusus seperti Daerah Istimewa Yogyakarta karena alasan historis," imbuh Arteria.(fas/jpnn)