Politikus PKS Sebut Regulasi Tata Kelola Beras Masih Buruk

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah meninjau ulang regulasi harga beras yang hingga saat ini masih buruk.

Kebijakan-kebijakan berkaitan dengan tata niaga beras dimulai dari proses produksi, manajemen stok, pendataan, penentuan harga hingga kebijakan ekspor-impor tidak sinergi sehingga terjadi anomali di beberapa situasi.

Politikus PKS itu mengatakan pemerintah harus mampu membuktikan bahwa kisruh harga beras ini bukan kesengajaan.

"Adanya kesalahan data atau dugaan mafia impor beras harus ditepis pemerintah dengan bukti adanya kestabilan harga beras di pasar dan masyarakat," katanya, Minggu (14/1).

Dia mengatakan partainya sudah membuat rekomendasi kepada pemerintah yang akan disampaikan pada rapat kerja dengan Komisi IV DPR.

Rekomendasi itu antara lain pemerintah sebaiknya meninjau kembali Permendag No nomor 51/l tahun 2017 dan Permentan nomor 31 tahyn 2017.

Kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk jenis beras medium dan premium telah berdampak terhadap ketersediaan beras jenis medium dan premium.
Beras jenis medium menjadi langka di pasan, sedangkan premium cukup.

Pemerintah perlu mengatur kembali kebijakan HET yang ternyata tidak mampu meredam kenaikan harga sehingga menimbulkan inflasi.