Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Politikus PKS Soroti Polemik Pelarangan Produk Israel

Jumat, 11 Maret 2016 – 02:35 WIB
Politikus PKS Soroti Polemik Pelarangan Produk Israel - JPNN.COM
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar. FOTO: Humas Fraksi PKS DPR

jpnn.com - JAKARTA – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar minta polemik terkait pelarangan produk Israel dihentikan. Sebab, menurut Rofi, salah satu rekomendasi Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (KTT LB OKI) tersebut sudah jelas dan tidak multitafsir.

Pemerintah Indonesia sebaiknya lebih produktif untuk segera menjalankan hasil rekomendasi KTT LB OKI dalam bentuk kebijakan yang implementatif sebagai wujud komitmen mendukung Palestina.

“Komitmen pemerintah itulah yang akan menjadi contoh bagi negara-negara lainnya melihat kesungguhan Indonesia mendukung Kedaulatan Palestina,” tegas Rofi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3).

Dalam KTT LB OKI, salah satunya menghasilkan Deklarasi Jakarta yang menitik-beratkan pada seruan kepada masyarakat internasional untuk memboikot produk-produk Israel yang dihasilkan di wilayah pemukiman (pendudukan) ilegal Israel.

Menurut Rofi, pelarangan tersebut dapat diawali dengan melakukan inventarisasi produk-produk Israel yang secara faktual dibuat di wilayah pendudukan dan telah masuk ke Indonesia. Secara simultan, pemerintah melakukan langkah substitusi produk, penguatan dan sosialisasi regulasi yang maksimal kepada masyarakat.

Namun demikian, jika semua hal itu tidak dilakukan, maka sulit untuk berharap terjadi penghentian proses produksi produk-produk Israel di wilayah pendudukan.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa produk-produk Israel memiliki kontribusi dalam proses pendudukan Israel di wilayah Palestina,” kata Legislator PKS dari Dapil Jawa Timur VII ini.

Rofi berharap polemik atas isi Resolusi KTT LB OKI Nomor 16 ini dapat diakhiri. Pemerintah, menurut Rofi, harus bekerja keras agar resolusi tersebut mampu menjadi agenda publik yang dilakukan secara terorganisir di seluruh Negara OKI.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

X Close