Politisi dan Mafia Jadikan Izin Impor Beras Mesin ATM

Minggu, 02 Februari 2014 – 07:57 WIB

JAKARTA - Perizinan impor beras diduga menjadi lahan empuk untuk mengeruk "uang haram" para politisi bersama mafia beras. Pasalnya banyak keanehan yang terjadi terkait dengan data konsumsi beras nasional dan perubahan pos tarif (kode harmonized system/HS Code) pada tahun 2012.

Pengamat pertanian, Khudori mencurigai ada permainan kelas tinggi terkait perubahan kode HS (harmonized system) beras yang ditetapkan Kementerian Keuangan pada tahun 2012. Khudori menyebut, berdasar Buku Tarif Kepabeanan tahun 2008, kode HS untuk beras medium dan beras khusus sebelumnya dibedakan, tapi tiba-tiba tahun 2012 kode HS keduanya disatukan."Ada apa dengan penyatuan kode HS itu," ujarnya di Warung Daun Cikini, Sabtu (1/2).

Bagaimana tidak, selain tidak ada pembedaaan, Bea Cukai juga tidak mememeriksa secara ketat beras impor yang masuk ke pelabuhan. Padahal, kedua jenis beras itu fisiknya maupun importernya berbeda. Bea Cukai beralasan beras adalah komoditi yang berisiko rendah (low risk) sehingga tidak perlu diperiksa fisik."Ini membuka peluang untuk bermain-main," ketusnya.

Selain itu dia juga mempertanyakan mengenai penggunaan angka konsumsi beras nasional sebesar 139 kilogram pertahun per orang sejak 1996."Itu angka yang tidak jelas asal usulnya, kemungkinan besar angka dari keputusan politik tertentu. Buktinya, sampai sekarang tidak dirubah meskipun jumlah penduduk bertambah, dan ada data terbaru dari BPS (Badan Pusat Statistik)," lanjutnya.