Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Politisi PDIP Tolak Darmin dan SMI

Jadi Menteri di Kabinet Jokowi

Jumat, 17 Oktober 2014 – 18:38 WIB
Politisi PDIP Tolak Darmin dan SMI - JPNN.COM

jpnn.com - JAKARTA - Duet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tak lama lagi akan segera dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Meski belum dipastikan siapa saja, tokoh-tokoh yang akan duduk di kabinet itu, namun, nama-nama yang akan membantu Jokowi-JK di kabinet mendatang pun sudah mulai beredar.

Politisi PDI Perjuangan, Dolfie OVP mengingatkan agar Jokowi-JK benar-benar menjaga harapan publik yang menghendaki adanya kabinet profesional. Karena itu, dirinya berharap, Jokowi-JK tidak memilih figur yang dapat menjadi beban politik sehingga kabinet tidak bisa bekerja optimal.

Harapan itu disampaikan Dolfie terkait isu tentang beberapa nama seperti mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani (SMI) dan Darmin Nasution yang disebut-sebut bakal masuk kabinet Jokowi-JK. Dolfie menyebut figur-figur itu sering dipersoalkan kinerjanya.

“Rasanya pada periode 2009-2014, figur tersebut sering dipermasalahkan kinerjanya oleh DPR. Sehingga terhadap berbagai isu terkait kinerja dan keterlibatan kasus figur tersebut, perlu juga dipertimbangkan oleh Jokowi-JK agar tidak menjadi beban politik,” ujar Dolfie seperti dikutip INDOPOS edisi Jumat (17/10).

Tidak hanya itu, lanjut Dolfie, untuk memupuk kepercayaan publik dan meningkatkan kepercayaan atas jaminan berusaha, maka sosok menteri haruslah bersih. ”Apalagi sosok menteri perekonomian harus mendapat kepercayaan dari pelaku usaha,” katanya.

Patut diketahui, mama Sri Mulyani sendiri kuat mengundang penolakan dari kubu Koalisi Merah Putih (KMP) karena terseret-seret kasus Century. Sedangkan nama Darmin pernah terseret-seret kasus keringanan pajak. Dalam kasus Gayus Tambunan, nama Darmin juga pernah disebut menandatangani keringanan pajak untuk PT Surya Alam Tunggal.

Selain itu, nama Darmin juga sempat terkait kasus keberatan pajak PT.Halliburton, perusahaan kontraktor minyak asal AS, yang disetujui keberatan pajak Rp21,7 miliar pada 2005. Klaim Darmin, itu sudah melewati proses oleh Tim Pemeriksa Perpajakan.(JPNN)

JAKARTA - Duet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tak lama lagi akan segera dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Meski belum dipastikan

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

X Close