Politisi Senayan Tuding Amari Sibuk Pencitraan
Rabu, 27 April 2011 – 13:47 WIB
JAKARTA - Pencopotan M Amari dari kursi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mendapat apresiasi dari politisi di DPR RI. Tudingan miring pun muncul. Amari dianggap memanfaatkan kasus-kasus besar untuk mendongkrak popularitas. "Asumsi saya dan masyarakat sudah sangat jelas, terlihat Amari menggunakan kasus-kasus yang ditangani sebagai tunggangan untuk menaikkan popularitasnya," kata anggota Komisi III DPR Desmond J Mahesa saat dihubungi, Rabu (27/4).
Anggota Fraksi Partai Gerindra itu menyebut kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) adalah kasus yang dimanfaatkan Amari. "Tentunya juga demi pencitraan," sambungnya.
Sedangkan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, tak menampik penilaian Desmond. ”Bisa saja terjadi seperti itu," ucapnya.
JAKARTA - Pencopotan M Amari dari kursi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mendapat apresiasi dari politisi di DPR RI. Tudingan miring
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA LAINNYA
- Humaniora
Banjir Rob Berpotensi Terjadi di Wilayah Ini, BMKG Imbau Masyarakat Waspada
Sabtu, 11 Januari 2025 – 00:30 WIB - Humaniora
Ruang Amal Indonesia dan ZIS Indosat Segera Buka Program Amal Vokasi di KITB
Sabtu, 11 Januari 2025 – 00:17 WIB - Humaniora
Kuasa Hukum Tepis Isu Miring Terkait Eks Dubes RI untuk Nigeria Usra Hendra Harahap
Jumat, 10 Januari 2025 – 23:40 WIB - Humaniora
RI 36 Berulah di Jalan, Nusron Wahid Sindir Netizen yang Salah Sasaran
Jumat, 10 Januari 2025 – 21:27 WIB
BERITA TERPOPULER
- Kriminal
Cuma Bayar Rp 15 Ribu Bisa Menonton Video Porno Sepuasnya
Jumat, 10 Januari 2025 – 19:26 WIB - Gosip
Putri Nikita Mirzani: Mohon Maaf, Saya Enggak Bangga Punya Ibu Kontroversial
Jumat, 10 Januari 2025 – 20:11 WIB - Humaniora
RI 36 Berulah di Jalan, Nusron Wahid Sindir Netizen yang Salah Sasaran
Jumat, 10 Januari 2025 – 21:27 WIB - Olahraga
PSS Sleman Vs Persebaya; Pemain Kunci Diwaspadai
Jumat, 10 Januari 2025 – 19:40 WIB - Pilkada
Pemerintah Pertimbangkan Melantik Dahulu Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK
Jumat, 10 Januari 2025 – 19:40 WIB