Polri Petakan Potensi Konflik di PIlkada

jpnn.com - JAKARTA -  Kapolri Jenderal Badrodin Haiti kemarin (20/4) Kapolri menggelar pertemuan dengan 34 Kapolda dan sejumlah Kapolres di Ruang Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Dalam pertemuan itu, Badrodin menggingatkan bahwa tantangan terberat untuk Polri saat ini adalah mengamankan Pilkada serentak.

Pertemuan tertutup itu dimulai sekitar pukul 08.00. ada sejumlah petinggi Polri yang hadir, selain Kapolda ada juga Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, Kabareskrim Komjen Budi Waseso, dan Kadivhumas Irjen Anton Charliyan.
       
Ditemui setelah pertemuan tersebut, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan, ada hal spesifik yang yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Yakni, Pilkada serentak yang bakal digelar dalam waktu dekat. "Situasi saat pilkada memang cukup rawan," ujarnya.
       
Pasalnya, sebenarnya Pilkada serentak tingkat kerawananya melebihi Pemilu Presiden dan legislatif. Hal itu dikarenakan Pilkasa serentak tingkatannya sangat akar rumput. "Sehingga, kalau terjadi konflik tentu sangat berpengaruh ke masyarakat," paparnya.
       
Bila situasi politik lokal memanas, tentunya gesekan-gesekan akan lebih mudah terjadi, dia menjelaskan, itulah yang sedang diupayakan agar bisa diantisipasi. "Apalagi, ini berbarengan semua," ujarnya.
       
Bagaimana cara mengantisipasinya? Badrodin menerangkan, saat ini semua kemungkinan pemicu konflik sedang dipetakan. Lalu, cara meminimalisir juga sedang dirumuskan. "Yang pasti, kami akan mencegah kemungkinan konflik social tersebut," ujar mantan Kapolda Jatim tersebut.
       
Sementara Kadivhumas Mabes Polri Irjen Anton Charliyan mengatakan, pemetaan terhadap pemicu konflik sedang dilakukan. Ada sejumlah hal yang akan dipetakan, yakni daerah rawan seperti Makassar, serta kemungkinan partai yang massanya juga bisa menimbulkan kerawanan tertentu. "Semuanya dianalisalah," jelasnya.
       
Namun, salah satu antisipasi yang juga penting adalah soal kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bila, KPU bekerja dengan professional dan independen, maka kemungkinan besar peluang konflik bisa dicegah.
       
"Tapi, kalau ternyata KPU dinilai kurang jujur. Tentu akan menimbulkan masalah tersendiri. Kuncinya, ada pada kepuasan masyarakat terhadap KPU," ujarnya ditemui di PTIK kemarin (20/4).
      
Dia menjelaskan, olri akan membuat komitmen dengan KPU agar semua berjalan lancar. Sehingga, antara penyelenggaran dan aparat pengamanan juga bisa bekerjasama. "Kami minta KPU bisa ikut menjaga keamanan, terutama soal berbagai kebijakannya nanti," paparnya. (idr)