Ponpes Khawatirkan Sebaran Video Porno

Senin, 14 Juni 2010 – 16:02 WIB

Mantan Wakil Sekretaris Jenderal South East Asia Moslem YouthOrganization (SAMYO) ini mengatakan, meski bidang hukum merupakan kekuasaan negara namun sebenarnya pihak-pihak terkait juga harus terlibat. Seperti gerakan masyarakat dan tokoh agama. Meski demikian yang paling bertanggung jawab adalah kebijakan pemerintah dan parlemen. Diperlukan ketegasan sikap serta payung hukum jelas. ""Sudah ada undang-undang IT (informasi teknologi). Tetapi masih longgar,"" imbuhnya.

Disinggung munculnya razia pasca-beredarnya video porno, Munawar mengatakan perlu dilakukan pendekatan menyeluruh. Bukan hanya melakukan tindakan reaktif dengan mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat. Lalu, menyatakan perang terhadap hal-hal berbau pornografi. Karena, visualisasi hal-hal tabu merupakan produk media di era digital berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Baik orang tua maupun generasi muda.

Dampaknya, jika terjebak dalam isu-isu seperti itu, agenda-agenda besar bangsa bisa terlupakan. Seperti program tentang kemiskinan, kelaparan maupun korupsi. ""Isu ini bukan sesuatu yang mengada-ada. Namun sebagai bagian dari masalah moral,"" ungkapnya.

Sementara, Pengasuh Pondok Pesantren Tremas KH Fuad Habib Dimyati berharap media massa lebih arif dalam memberikan informasi pada masyarakat. Harus ada pertimbangan mendalam menyangkut materi yang akan dimuat atau ditayangkan. Bahkan, secara tegas pria yang akrap disapa Gus Fuad ini mengatakan apa yang terjadi saat ini karena masyarakat sudah tidak lagi menjalankan ajaran agama sesuai yang diajarkan. ""Media dengan segala obyektivitasnya harus menyaring informasi. Dan lembaga sensor yang paling baik adalah hati nurani,"" katanya. (wit/aj/jpnn)