Porsi DAU Kabupaten/Kota 90 Persen
Kamis, 17 Juni 2010 – 15:07 WIB
Sementara selain DAU, untuk alokasi anggaran DAK, DPR menyatakan telah meminta pemerintah untuk meningkatkan pagu nasional DAK, sehingga bisa membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah, dalam membiayai pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal. "Banggar juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah," tegas Harry, dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (17/6).
Adapun nomenklatur bidang DAK 2011 sendiri, terang Harry, terbagi menjadi 19 bidang. Masing-masing yaitu bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, juga lingkungan hidup. Selanjutnya, juga ada bidang keluarga berencana, kehutanan, perdagangan, sarana dan prasarana daerah tertinggal, listrik perdesaan, perumahan dan permukiman, keselamatan transportasi darat, transportasi perdesaan, serta bidang sarana dan prasarana kawasan perbatasan. (esy/jpnn)