PPATK Curigai Transaksi Keuangan Kemenag

JAKARTA - Kementerian Agama kembali menjadi sorotan. Kali ini Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menyoroti sejumlah transaksi mencurigakan yang terjadi di kementerian yang dipimpin Suryadharma Ali itu.

Ketua PPATK, Muhammad Yusuf mengungkapkan, pihaknya melihat penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama tidak dilakukan secara transparan. Bahkan PPATK menganggap ada yang mencurigakan.

Menurutnya, seriap tahun jemaah haji asal Indonesia ditempatkan jauh dari Masjidil Haram. Padahal, katanya, PPATK sejak 2004 mencatat ada dana Rp 80 triliun dari uang Biaya Penyeenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang bunganya sekitar Rp 2,3 triliun. "Kalau ini dibelikan apartemen di Saudi Arabia atau Mekkah, mungkin jemaah kita tidak akan susah," ujar Yusuf dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (2/1).

Selain itu, ada juga beberapa dugaan penyimpangan diKemenag yang ditemukan PPATK.  Yusuf mencontohkan transaksi penggunaan dana BPIH untuk renovasi bangunan kantor. Padahal, sebutnya, untuk pembangunan telah disediakan di pos APBD maupun APBN.