Sebelumnya, Menpan&RB Azwar Abubakar melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2012, mewajibkan seluruh pimpinan instansi dan kepala daerah berkoordinasi dengan PPATK untuk memperoleh informasi tentang kemungkinan PNS yang terindikasikan pernah melakukan transaksi keuangan mencurigakan.(Esy/jpnn)
JAKARTA - Meski Menteri Keuangan Agus Martowardojo telah meminta keikutsertaan masyarakat dalam memberikan masukan terkait dengan nama-nama calon