PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini

jpnn.com, JAKARTA - Arus Bawah Prabowo (ABP) menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) harus ikut bertanggung jawab atas kenaikan PPN 12 persen.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ABP Ary Nugroho menyatakan PPN 12 persen itu berasal dari Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Arus Bawah Prabowo ingatkan PDIP jangan cari muka soal PPN 12 persen yang menjadi keputusan UU HPP. Inisiatif PPN 12 persen dari PDIP. Ketua panjanya saja dari PDIP,” kata Ary dalam keterangannya, Minggu (22/12).

Saat ini, menurut Ary, pernyataan penolakan maupun penundaan kenaikan PPN 12 persen oleh PDIP sangat berbanding terbalik dengan fakta diundangkannya UU HPP. Ary pun menyatakan PDIP semestinya bertanggung jawab mengenai PPN 12 persen tersebut.

“Arus Bawah Prabowo minta PDIP tanggung jawab menyangkut kenaikan PPN 12 persen. UU HPP mengatur PPN itu 11 persen tahun 2022, dan 12 persen hingga 2025,” tegas Ary.

Ary mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengutamakan kepentingan rakyat. Ary mengungkap para wakil rakyat dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) juga sudah berupaya maksimal supaya kebijakan PPN 12 persen dapat ditinjau ulang. Contohnya, penerapan kenaikan PPN hanya untuk barang-barang mewah.

“Pak Prabowo ingin daya beli masyarakat menengah ke bawah dapat senantiasa terjaga. Kemudian, tidak ada gejolak ekonomi,” ucap dia.

Ary menyatakan sejumlah pihak tertentu sepatutnya tidak menyeret isu bahwa kenaikan PPN 12 persen menjadi bagian dari kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo.