PPP Absen di Pelantikan 3 Wakil Ketua MPR

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR memastikan tidak akan menghadiri pelantikan tiga wakil ketua MPR dalam rapat paripurna, Senin (26/3).

"Fraksi MPR menyatakan untuk tidak hadir dalam sidang tersebut," kata Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi, Senin (26/3).

Arwani menjelaskan sikap ini ditempuh sebagai bentuk konsistensi sejak pembahasan Undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), serta nota keberatan Fraksi PPP dalam rapat gabungan beberapa waktu lalu.

"Juga pendapat dari masyarakat sipil atas beberapa pasal di dalam UU tersebut, termasuk di dalamnya adalah penambahan kursi pimpinan MPR RI," ujarnya.

Arwani menambahkan sikap ini sebagai bagian dari menjalankan dan mendorong prinsip demokrasi yang berkeadilan dan menjunjung tinggi. "Prinsip kehati-hatian dalam bernegara serta dengan niat untuk bersama-sama menjaga muruah lembaga MPR sebagai pengawal konstitusi," katanya.

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan sangat menghormati sikap Fraksi PPP tersebut. "Kami hormati, kan haknya. Dalam demokrasi begitu," katanya di gedung parlemen, Jakarta, Senin (26/3).

Sebelumnya, Fraksi PPP melayangkan protes kepada pimpinan MPR terkait redaksional pasal 427 A UU MD3.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa kursi pimpinan akan diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di Pemilu 2014 nomor urut 1, 3 dan 6. PPP menafsirkan bahwa yang memperoleh suara terbanyak ke-6 adalah PAN bukan PKB. Sedangkan PKB di suara terbanyak kelima. PKB merupakan peraih kursi terbanyak keenam.