PPP Masih 'Pecah', Pilih Rommy Atau Hasrul Azwar?

jpnn.com - JAKARTA - Partai Persatuan Pembangungan (PPP) belum mengumumkan posisinya terkait pemilihan calon pimpinan DPR dan pimpinan alat kelengkapan dewan, yang dijadwalkan bakal digelar Rabu (1/10) malam.

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Emron Pangkapi mengatakan hal itu dikarenakan pihaknya belum mendapat kepastian atas diakuinya Romahurmuzy sebagai Ketua Fraksi PPP di periode 2014-2019. Karenanya, Emron mendesak supaya Romahurmuziy segera diakui. "Karena Rommy yang nanti mengisi calon pimpinan DPR yang diajukan, termasuk paketnya," ujar Emron di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).

Dia tak menolak bahwa penunjukkan Romahurmuziy sebagai Ketua Fraksi adalah langkah awal memasukkan namanya sebagai calon pimpinan DPR.  Bahkan, ia menegaskan, pihaknya sudah memutuskan dan menyiapkan Romahurmuziy jadi calon Pimpinan DPR.

Saat ini, Rapat Pimpinan Sementara DPR RI dengan Pimpinan Fraksi di DPR RI diskors karena persoalan dua surat dengan isi berbeda soal komposisi Pimpinan Fraksi PPP. Surat pertama yang ditandatangani Emron menunjuk Romahurmuzy sebagai Ketua Fraksi dan Sekretaris Fraksi Reni Marlenawati.

Sedangkan surat kedua yang ditandatangai Ketum PP Suryadharma Ali menunjuk Hasrul Azwar sebagai Ketua Fraksi. Emron Pangkappi pun harus rela turun gunung untuk mengklarifikasi persoalan itu. Emron menegaskan bahwa yang sah adalah surat yang menunjuk Romahurmuziy sebagai Ketua Fraksi.

Emron beralasan hal itu sudah diputuskan melalui mekanisme sah yang diatur Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPP, yakni Rapat Pimpinan Harian PPP, akhir September lalu. "Atas dasar itu, saya sebagai Ketua Umum mengklarifikasi surat itu, yang tujuannya memastikan yang resmi diajukan PPP adalah Romahurmuzy sebagai Ketua Fraksi," kata Emron.

Karenanya, Emron mendesak Pimpinan Sementara DPR segera mencabut skors rapat konsultasi itu dan menetapkan Romahurmuziy menjadi Ketua Fraksi PPP di DPR. "Karena yang berhak mengajujkan nama calon pimpinan adalah fraksi. Maka fraksi harus disahkan dulu," jelasnya.

Menurut Emron, jika itu segera dilakukan, maka rapat untuk menentukan pimpinan DPR RI bersama paket-paket calonnya bisa segera dilakukan. "Tapi kalau tidak, pihaknya akan menuntaskan terlebih dahulu masalah internal PPP. "Ya setidaknya penundaan sekurang-kurangnya 24 jam," pungkasnya. (boy/jpnn)