PPP Usulkan Larangan Rangkap Jabatan di UU Pilpres

Jumat, 05 April 2013 – 09:13 WIB

"Ingat para pendiri bangsa mencontohkan sikap negarawan dengan menanggalkan jabatan politik saat menjadi presiden," ucap wakil ketua fraksi PPP tersebut.

Karenanya Yani menyatakan partainya sepakat bahwa pembahasan revisi Undang-undang Pilpres Nomor 42 tahun 2008 harus diteruskan. "Terkait dengan usulan tersebut, Fraksi PPP setuju pembahasan UU Pilpres dilanjutkan," tandasnya. (gil/jpnn)

JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan perlunya perumusan pelarangan rangkap jabatan presiden dalam Undang-undang Pemilihan 

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News