Prabowo Diminta Hati-Hati soal Pengalihan Subsidi BBM menjadi BLT

Nur Hidayat memaparkan dalam pengalaman sebelumnya, distribusi BLT sering kali menghadapi tantangan validasi data penerima.

Tidak semua masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa terdaftar, sementara mereka yang tidak seharusnya menerima justru terdata sebagai penerima.

"Masalah ini disebabkan oleh kurangnya pembaruan data penduduk dan infrastruktur pencatatan yang belum memadai di berbagai wilayah Indonesia," kata Nur Hidayat.

Nur Hidayat menyebut kondisi ini bisa mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang terdampak langsung oleh penghapusan subsidi BBM tetapi tidak mendapat BLT sebagai kompensasi.

Oleh karena itu, untuk mencegah masalah ini, pemerintah perlu melakukan verifikasi dan pembaruan data secara cermat.

Namun, ini membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Jika data penerima tidak akurat, maka alokasi BLT bisa salah sasaran dan malah memperburuk situasi sosial ekonomi.

"Prabowo perlu memastikan bahwa kebijakan BLT tidak akan menimbulkan kesenjangan baru atau ketidakadilan dalam distribusinya," ujar Nur Hidayat.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan subsidi BBM dan listrik rencananya akan disalurkan dengan skema bantuan langsung tunai (BLT).