Prajurit TNI di Kongo Diminta Jaga Kepercayaan Negara

jpnn.com - JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko minta, prajurit TNI yang ditugaskan ke Republik Demokratik Kongo harus tetap dengan penuh semangat dan dedikasi menjaga dan menjunjung kehormatan dan kepercayaan yang diembankan negara serta dunia kepada prajurit.

Hal tersebut dikatakan Moeldoko saat melepas 175 Prajurit TNI dalam Satuan Tugas Kompi Zeni (Satgas Kizi) TNI Kontingen Garuda (Konga) XX-K/MONUSCO (Mission de I’Organisation de republic des Nation Unies Pour la Stabilisation en Republique Democratique du Congo) ke Republik Demokratik Kongo, di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (31/12).

Misi MONUSCO lanjutnya, adalah misi kesebelas Indonesia di Kongo, dengan sejumlah reputasi yang telah diraih pada tahun 2013 akan bergabung dengan 58 negara anggota PBB dengan misi yang berbeda.

"Tapi perbedaan misi tersebut harus tetap memperhatikan perkembangan situasi di Kongo, dimana pada Maret 2013, Dewan Keamanan telah mengadopsi resolusi nomor 2098 yang memberikan otorisasi pembentukan brigade tempur dan memperpanjang mandat misi sampai dengan Maret 2014 dalam rangka perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi milisi bersenjata di Kongo," ungkap Moeldoko.

Guna mendukung perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi milisi bersenjata, pada 13 Desember 2013, pemerintah Kongo dan Special Envoy Amerika Serikat, serta beberapa negara, telah melakukan Kampala Dialogue guna mengambil beberapa langkah penting menuju terciptanya resolusi krisis permanen di Kongo, jelasnya.

"Oleh karena itu prajurit agar selalu dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya Dia lah yang selalu hadir melindungi dan memberikan kemudahan dalam setiap tugas yang diemban," pinta Panglima TNI.

Selain itu Moeldoko juga berharap, prajurit TNI harus fokus dan ketat pada tugas engineering, baik tugas di bidang konstruksi, logistik maupun tugas mine clearance, dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dari semua aspek, karena ketidakteraturan dan kecenderungan terjadinya krisis dalam hitungan menit merupakan ciri dari negara dalam situasi konflik.

"Laksanakan tugas berdasar pada standard operating procedure dan rules of engagement, sehingga tidak ada langkah inisiatif dalam menangani krisis umum tanpa prosedur, kecuali inisiatif dan tindakan keamanan internal satuan, atau pembelaan diri tehadap ancaman langsung, yang itupun harus eksplisit di dalam protap satuan," ujarnya.