Presiden Bentuk Unit Khusus Tangani Papua
Minggu, 30 Oktober 2011 – 05:55 WIB
Meski demikian, Velix menegaskan kutipan dana pengamanan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam penataan hubungan pemerintah kabupaten dan provinsi, serta hubungan kerja aparat keamanan dan Freeport.
"Saya tidak mengatakan (tidak ada solusi selain pemberian bantuan pengamanan) seperti itu. Tapi kta harus melihat hubungan kerja antara Freeport dan keamanan di sana. Aset yang menjadi kepentingan nasional dan apa konsekuensinya dari aspek penjagaan dan keamanan," terangnya.
Dalam diskusi tersebut, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai ada empat masalah yang harus diselesaikan pemerintah untuk menuntaskan konflik di Papua, yakni marginalitas dan diskriminasi, kegagalan pembangunan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kegagalan politik yang memunculkan gerakan Papua Merdeka. (kuh)