Presiden Berganti, Asing Tetap Menguasai

JAKARTA - Dosen filsafat politik dari Universitas Indonesia (UI), Dony Gahral Adian, mengatakan bahwa siapapun calon presiden (capres) yang terpilih dalam Pemilu Presiden 2014 mendatang tidak akan bisa berbuat banyak untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Alasannya, karena ada dua produk undang-undang (UU) yang terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak yang disetujui pemerintah dan DPR justru hasil pesanan pihak asing.

UU yang dimaksud Dony adalah UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. "Padahal, kedua UU itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi siapapun presidennya, begitu dilantik, langsung didikte pihak asing," kata Donny Gahlal, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Selasa (22/5).

Pada UU Penanaman Modal misalnya, sebut Dony, ada pasal yang sangat tidak bisa diterima akal sehat. Yakno terkait ketentuan modal asing bisa 100 persen dan diberi hak penggunaan selama 94 tahun. Sementara UU Migas memerintahkan penentuan harga BBM dalam negeri diserahkan ke mekanisme pasar.

"Ini tidak adil karena Indonesia juga negara produsen minyak. Di mana keadilan itu kalau rakyat sendiri harus membeli BBM dengan harga dunia sementara sumber BBM itu berasal dari dalam negeri," tegas dia.