Presiden Ingin Urusan Honorer Tuntas Tahun Ini, Pemda Mangkir Layak Diberi Sanksi

Berbeda jika dberikan sanksi tegas, mau tidak mau semua kepala daerah akan mengusulkan formasi PPPK 2024 sesuai jumlah honorernya. 

"Jangan karena ketidakpatuhan pemda membuat pemerintahan Presiden Jokowi dianggap tidak jelas dan hanya prank, " pungkas Nur Baitih. (esy/jpnn)