Presiden Marah soal Impor, Ekonom: Artinya Tak Ada Perbaikan Signifikan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengevaluasi kinerja jajarannya dalam penggunaan APBN, APBD, hingga anggaran BUMN.

Menurut Jokowi, masih banyak kementerian yang menggunakan dana negara untuk membeli barang impor atau dari luar negeri.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai evaluasi itu sudah bukan masalah baru.

"Artinya, dari dulu masalahnya sama dan tidak ada perbaikan yang signifikan," kata Bhima saat dikonfirmasi, Minggu (27/3).

Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) pada 2021, transaksi belanja dari UMKM baru mencapai 33,6 persen.

Padahal, Presiden meminta minimal anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar 40 persen diserap UMKM.

Kemudia pada tahun yang sama, untuk pengembangan produk yang masuk e-catalog hanya sebesar 46.903 dari target 70 ribu produk.

Bhima menjelaskan produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) seringkali dipandang sebelah mata karena adanya aturan minimum produk dalam setiap pengadaan barang.