Presiden Persilakan Perwira TNI-Polri Berpolitik, Tapi...

jpnn.com - JAKARTA - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan para komandan utama di lingkungan TNI-Polri agar bersikap netral jelang Pilpres.

Meski demikian, kata Presiden, bukan berarti para petinggi TNI tidak boleh menjadi pemimpin partai politik. Hanya saja mereka harus mundur dulu dari jabatan TNI dan Polri.

“Era Dwi Fungsi TNI-Polri sudah berakhir, era kekaryaan sudah selesai. Karena itu, kalau itu terjadi (berebut jabatan politik), perwira di bawah dan prajurit akan bingung,” kata Presiden saat pembekalan 282 perwira TNI-Polri jelang Pilpres di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin, (2/6).

Hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Pertahanan Purnomo Yosgiantoro, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Panglima TNI Jendral Moeldoko, Kepala BIN Marciano Norman, Kapolri dan para Kepala Staf TNI AD, TNI AU, dan TNI AL.

Presiden mempersilahkan jika di antara perwira TNI-Polri aktif saat ini ingin menjadi pemimpin politik atau ingin berkarier di jabatan politik untuk mundur.

“Ajukan pengunduran diri sekarang juga pada atasan perwira kalian. Untuk Panglima TNI, Kasad dan Kasau tentu ajukan ke presiden. Hampir pasti akan dikabulkan. Saya akan lepas baik-baik, bahkan saya akan doakan semoga sukses," sambung Presiden.

Menurutnya dengan mundur dari jabatan sesuai aturan, seorang perwira yang berpolitik akan lebih dihargai. Selain itu, lanjutnya, ruang gerak akan lebih luas dalam berpolitik, dibanding harus diam-diam bersikap tidak netral di internal TNI-Polri.

“Rakyat akan menilai cara itu fair karena tidak dianggap mengandalkan senjata di belakangnya untuk meraih kepercayaan politik dari rakyat,” kata Presiden.