Presidential Threshold Mendorong Penguatan Demokrasi

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah masih bertahan pada usulannya yakni presidential threshold 20-25 persen dalam RUU Pemilu.

Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan, presidential threshold tidak akan mereduksi makna demokrasi.

“Presidential threshold tidak mereduksi esensi atau substansi demokrasi. Esensi, substansi demokrasi bukan ditentukan oleh banyaknya atau kuantitas capres dan cawapres,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo, Senin (26/6).

Tjahjo mengatakan, presidential threshold mendorong penguatan demokrasi. “Termasuk konsolidasi demokrasi,” tegasnya.

Lebih lanjut Tjahjo menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 tidak membatalkan Pasal 9 UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres.

“RUU Pemilu tidak menambah dan tidak mengurangi Pasal 9 UU 42/2008 yang tidak dibatalkan MK tersebut. Tidak benar jika dikatakan (presidential threshold) bertentangan dengan konstitusi,” tegasnya.

Presidential threshold masih menjadi penyebab utama mandeknya pembahasan RUU Pemilu di DPR.

Belum ada kesepakatan apakah syarat ambang batas perolehan suara parpol untuk pencalonan presiden itu dipertahankan atau dihapus. (sam/jpnn)