Prof Jimly Bilang Bikin Malu, Fahri Hamzah Minta Anies dan Airlangga Berkoordinasi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD Prof Jimly Asshiddiqie menyoroti polemik kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dia mengingatkan, pemerintah daerah dan pusat jangan terus-terusan berbeda karena hanya bikin malu dan malah membahayakan keselamatan warga. 

"Kenapa tidak adakan dulu konsultasi & koordinasi sebelum buat keputusan & pengumuman tentang PSBB dan sebagainya. Pemda & Pempus jangan terus-terusan berbeda dalam penanganan Covid-19. Bikin malu & malah bahayakan keselamatan warga," kata Jimly dalam posting-an di akun Twitter @JimlyAs, Kamis (10/9). 

Mantan ketua MK dan DKPP itu mengatakan bahwa inisiatif berkoordinasi sebenarnya bisa datang dari pemerintah pusat atau daerah. Menurutnya, yang terpenting adalah saling kontak antara pemerintah pusat dan daerah.

"Inisiatif bisa dari pemda/pempus. Yang penting saling kontak. Jangan main politik terus," kata Jimly.

Pernyataan Jimly itu menanggapi kritikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Anies, terkait penerapan PSBB dalam sebuah tautan berita berjudul "Bantah Anies, Menko Airlangga: Tidak Ada Kapasitas RS yang Terbatas".

Pernyataan Jimly juga direspons mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Lewat twit di akun @FahriHamzah di Twitter, Jumat (11/9), wakil ketua umum Partai Gelora Indonesia itu meminta Anies dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berkoordinasi.

"Menteri dan mantan menteri harusnya kordinasi," kata Fahri.(boy/jpnn)