Program Mobil Dinas Listrik Rawan Dikorupsi, Jokowi Diminta Berhati-hati

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto minta Jokowi berhati-hati mengeluarkan instruksi presiden (inpres) tentang mobil dinas listrik di lingkungan kantor pemerintahan.

Mulyanto khawatir adanya pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan dan memanfaatkan inpres tersebut untuk kepentingan bisnis kelompoknya.

"Program mobil listrik harus diniatkan bagi kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan bisnis pihak tertentu," ujar Mulyanto, Kamis (6/10).

Selain itu, Mulyanto menyarankan presiden menunda penerbitan inpres tersebut. Apalagi, saat ini kondisi keuangan negara tidak sedang baik-baik saja.

Dia memperkirakan anggaran pengadaan mobil dinas listrik pejabat pemerintahan sangat besar jika dibandingkan dengan kebutuhan lain.

Artinya, pengadaan mobil dinas listrik ini tidak terlalu prioritas, bahkan pemerintah belum pernah membahas program ini bersama DPR.

"Sebaiknya presiden menunda, bila perlu membatalkan program itu karena membutuhkan biaya besar dan rawan korupsi. Belum apa-apa saja sudah banyak pejabat yang mau cari keuntungan," tegas Mulyanto. (mcr28/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: