PSI: Kenapa Oposisi Tak Mau Sosial dan Ekonomi Stabil?

jpnn.com, JAKARTA - PSI menilai kubu oposisi tidak memahami pentingnya stabilitas sosial dan ekonomi jelang tahun politik. Karena itu, mereka menyerang Presiden Joko Widodo yang menjadikan kebijakan dua bidang itu sebagai prioritas.

“Adalah hal yang wajar bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas menjelang tahun politik. Potensi gejolak harus diantisipasi pemerintah, dan kebijakan yang bisa membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat akan menurunkan potensi konflik tersebut,” ujar Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar, Jumat (13/4).

PSI meyakini bahwa Jokowi memiliki hak penuh untuk menentukan prioritas kebijakan pemerintah sebagai kepala negara. Menurut PSI, fokus Jokowi dalam pembangunan infrastruktur beberapa tahun terakhir sudah benar untuk kepentingan pembangunan nasional jangka panjang.

Sedangkan pergeseran ke program bantuan sosial saat ini adalah bukti Jokowi merespons masukan yang diberikan oleh masyarakat. Termasuk masukan oposisi agar bidang-bidang lain juga mendapatkan perhatian lebih.

“Memang kebijakan apapun yang diambil Jokowi, akan selalu dikritik. Di mata oposisi, Jokowi selalu salah,” sebut Michael.

Michael melihat ada sinyal bahwa kritik partai-partai oposisi adalah upaya untuk memperkeruh dan menyulitkan pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial di masyarakat. Pasalnya, situasi yang tidak stabil menguntungkan mereka.

“Kenapa kubu oposisi tidak menginginkan kondisi sosial dan ekonomi yang stabil? Mungkin karena itu akan mempersulit mereka mewujudkan gejolak politik yang dimaksud untuk menurunkan dominasi Jokowi di survei yang ada saat ini,” ucap dia.

PSI, lanjut Michael, justru mengajak elit politik mendukung upaya Jokowi untuk memastikan agar satu tahun ke depan tidak ada gejolak baik secara sosial, ekonomi, maupun politik.