Puan Maharani Ingatkan Kebijakan Nadiem Makarim soal UN Tak Merugikan Orang Lain

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani kembali mengingatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang akan menghapus UN dengan asesmen kompetensi  minimum dan survei karakter. 

Cucu Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia Bung Karno itu menegaskan bahwa Nadiem harus melakukan kajian mendalam terkait kebijakan yang rencananya akan diberlakukan pada 2021 itu.

“Seperti yang sudah saya dengar bahwa apa yang disampaikan Mendikud akan mengganti bukan menghapus (UN). Itu saja masih memerlukan kajian lebih mendalam,” kata Puan kepada wartawan di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (13/12).

Puan menyatakan bahwa masih banyak waktu bagi Mendikbud Nadiem untuk melakukan kajian, mengingat kebijakan itu baru akan diberlakukan pada 2021.

“Ini masih 2019, masih ada waktu satu tahun. Bahkan UN di 2021 itu biasanya dilakukan di pertengahan tahun 2021,” katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) itu mengatakan apa pun yang akan dilakukan tentu saja kajiannya haruslah sebaik-baiknya.

“Tidak merugikan anak murid, orang tua, dan guru,” tegasnya.

Menurut Puan, yang paling penting bagaimana  peningkatan kualitas guru dikejar dalam waktu dua tahun ini. Supaya mereka bisa meningkatkan kualitas dan kinerjanya pada saat ada pergantian sistem dari UN menjadi asesmen. (boy/jpnn)