Publik Salahkan SBY Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD

jpnn.com - JAKARTA - Penelitian terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan mayoritas publik akan menyalahkan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jika pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD.

Dalam survei LSI, sebesar 83,07 persen responden menyatakan presiden paling bersalah jika hak politik warga memilih secara langsung kepala daerah dicabut dan dikembalikan ke DPRD.

"Hanya 13,41 persen publik yang menyatakan SBY tidak dapat disalahkan," kata peneliti LSI Ardian Sopa saat konfrensi pers di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Kamis (18/9).

Dalam survei ini juga diketahui bahwa sejak awal publik sebenarnya sudah menyalahkan SBY karena RUU Pilkada merupakan usulan pemerintahan SBY. Hanya sebagian kecil saja publik yang menyalahkan DPR RI atas RUU itu.

"Sebanyak 60,68 persen publik menyatakan Presiden SBY yang paling bersalah. Hanya 32,72 persen yang menyalahkan DPR," ujar Ardian.

Selain itu, publik menganggap SBY sebagai penentu, baik sebagai presiden maupun ketua umum atas berlaku tidak berlakunya Pilkada oleh DPRD. Karena SBY punya peluang menyelamatkan demokrasi di Indonesia lewat partainya yang punya suara mayoritas di parlemen.

Responden dalam survei LSI menyadari bahwa jika RUU Pilkada diputuskan oleh DPR maka partai Koalisi Merah Putih sebagai pendukung Pilkada oleh DPRD akan menang, karena koalisi itu memiliki komposisi kursi terbesar di parlemen.

Karena itu, publik berharap SBY dapat mengambil sikap tegas dalam kapasitasnya sebagai presiden menarik kembali RUU yang tengah dibahas di DPR karena undang-undang tersebut berawal dari inisiatif pemerintah.