Publikasi Honorer K1 Belum Berjalan Efektif

Rawan Komplain Karena Manipulasi Data

Jumat, 23 Maret 2012 – 04:48 WIB

Tapi Ali mengatakan, bakal ada beban lebih berat di daerah dengan jumlah tenaga honorer K1 mencapai ribuan orang. "Tentu janggal jika disebut tercecer, tapi jumlah K1-nya ribuan orang," kata dia. Di daerah dengan jumlah honorer K1 mencapai ribuan orang, Ali menduga telah terjadi manipulasi. Ujung-ujungnya, daerah tersebut sampai sekarang belum melansir nama-nama honorer K1. Mereka khawatir diprotes masyarakat.

Ali lantas menyebutkan contoh daerah yang jumlah tenaga honorer K1-nya mencapai ribuan orang. Diantara ada di Pamekasan, Malang, Kediri, dan Nganjuk (Jawa Timur). Kemudian juga di Bandung, Jawa Barat.

Dia menjelaskan, banyak modus yang lazim digunakan instansi untuk memanipulasi tenaga honorer menjadi K1. Diantaranya, adalah memberi gaji dari APBN atau APBN yang sejatinya untuk pos belanja publik. "Ini sangat menyalahi aturan," tegas dia.

Ali menerangkan meski sama-sama bersumber dari APBN atau APBD, tetapi pos pengeluarannya bukan dari belanja pegawai. Melainkan dari belanja publik. Menurut Ali, honorer seperti ini tidak bisa dimasukkan dalam kelompok K1. Tetapi tetap saja ada insntasi yang memaksakan honorer ini masuk kelompok K1.

JAKARTA - Insitruksi bagi instansi pusat dan daerah (pemprov, pemkot, dan pemkab) untuk mempublikasikan data honorer kategori 1/K1 (digaji APBN atau

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next