Pusat Belum Bahas Jatah Saham Inalum untuk Pemda

jpnn.com - JAKARTA - PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) resmi mengakhiri perjanjian kontrak kerjasama dengan Nippon Asahan Alumunium (NAA), konsorsium perusahaan Jepang. Lalu siapa yang akan ditunjuk pemerintah untuk memimpin Inalum?.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengaku menyerahkan sepenuhnya penunjukan direksi Inalum pada Kementerian BUMN.

"Untuk pertanyaan itu kami serahkan pada Pak Dahlan selaku Menteri BUMN. Tentu itu dilakukan setelah konsolidasi tanggal 19 Desember 2013 di Kementerian BUMN. Masalah manajemen Inalum tidak kita bahas hari ini," terang dia di gedung Kemenperin, Jakarta, Senin (9/12).

Lebih lanjut, Hidayat berkeinginan membawa Inalum bisa lebih maju lagi saat dikuasai oleh Indonesia. Karenanya dia juga akan mengawasi bersama Menteri Keuangan Chatib Basri.

"Kami ingin membuat Inalum jadi andalan Indonesia, karena ini baru pertama kalinya, Indonesia mengambil alih saham kembali seratus persen. Saya nanti bersama Pak Chatib akan ikut membantu mengawasi Inalum, membantu Kementerian BUMN," kata Hidayat.

Hal senada juga dikatakan Dahlan, untuk saat ini dia menegaskan bahwa penunjukkan direksi Inalum belum bisa dibocorkan. "Untuk pergantian direksi mohon maaf belum bisa disampaikan sekarang," timpal Dahlan di tempat yang sama.

Kendati begitu, mantan Dirut PLN ini memastikan manajemen Inalum tetap berjalan. "Yang penting manajemen Inalum enggak vakum dan tetap masih berjalan sampai saat ini," aku pria asal Magetan ini.

Demikian juga mengenai nilai share saham yang diberikan untuk Pemprov Sumatera Utara dan pemkab/pemko yang ada di sekitar Danau Toba, kedua menteri ini masih bungkam. Mereka menegaskan bahwa share saham untuk pemda masih akan dibahas di internal kementerian.