Ragukan Publik Bakal Percaya Isu Antikorupsi Prabowo-Hatta

jpnn.com - JAKARTA - Isu anti-korupsi menjadi jualan dua kubu pasang calon presiden (capres) yang akan bersaing di pemilu presiden (pilpres) 9 Juli nanti. Namun, berdasarkan penilaian Wakil Ketua Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Ridwan Darmawan, kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan kesulitan mengusung isu anti-korupsi. Pasalnya, pasangan itu didukung oleh partai politik yang elite-elitenya sudah terseret-seret dalam kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Publik akan meragukan keseriusan pasangan Prabowo-Hatta dalam hal pemberantasan korupsi, karena ternyata kekuatan di belakangnya banyak orang-orang yang namanya pernah disebut di pengadilan tipikor dan bolak-balik ke KPK,” kata Ridwan dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/5).

Lebih lanjut Ridwan mencontohkan kasus suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian yang menyeret para petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bahkan di persidangan kasus itu, nama Hatta Rajasa ikut disebut-sebut.

Hatta juga pernah jadi saksi dalam kasus hibah KRL bekas dari Jepang. Kasus yang menyeret mantan Dirjen Perkeretaapian, Soemino Eko Saputro itu terjadi saat Hatta menjadi menteri perhubungan.

Ada pula kasus suap PON yang menyeret Bendahara Umum Golkar, Setya Novanto. Golkar juga pernah diguncang kasus korupsi proyek pengadaan Alquran.

Dari PBB ada nama MS Kaban yang terseret kasus korupsi sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan. Bahkan kini Kaban sudah masuk dalam daftar cegah imigrasi atas permintaan KPK karena diduga menerima uang dari Anggoro Widjojo, bos perusahaan penyedia SKRT.

Yang terkini adalah kasus korupsi penyelenggaraan haji yang menyeret Suryadharma Ali sebagai tersangkanya. Padahal, Prabowo justru pertama kali mendapat dukungan untuk maju di pilpres dari Suryadharma selaku Ketua Umum PPP.

Karenanya Ridwan meragukan isu anti-korupsi yang digembor-gemborkan Prabowo-Hatta bakal efektif menjaring pemilih. “Karena publik akan menanyakan balik ketika mereka menjual isu antikorupsi, karena sekarang publik sudah semakin cerdas,” ucapnya.(ara/jpnn)