Raker dengan Menag, HNW Perjuangkan Kuota Haji bagi Diaspora RI di Luar Negeri

“Total transaksi utang piutang dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan haji mencapai lebih dari Rp 1 Triliun. Ini jumlah cukup besar dan jika terus dibiarkan, khawatir menimbulkan persepsi negatif di masyarakat bahwa ibadah haji dibiayai dengan utang,” ujarnya.

Berdasarkan paparan Menteri Agama soal laporan keuangan haji, terdapat penerimaan utang piutang sebesar Rp 386,6 Miliar, dan pengeluaran utang piutang sebesar Rp 737,8 Miliar.

Sehingga ada selisih negatif sebesar Rp 351 Miliar.

“Setelah saya kritik soal besaran utang tersebut, Menag sampaikan bahwa itu hanya kegiatan administratif, seperti utang-piutang pajak dan transaksi perbankan,” lanjutnya.

Anggota DPR-RI Fraksi PKS ini juga menyoroti masih belum selesainya pembayaran kewajiban terkait penyelenggaraan haji tahun 2023.

Adapun komponen yang paling besar belum terealisasi adalah pelayanan umum dalam negeri sebesar Rp 36,8 Miliar, dari total Rp 44,1 Miliar jumlah kewajiban yang belum terbayarkan.

“Saya tegas minta Menag untuk segera menselesaikan pembayaran ini. Jangan sampai kejadian vendor telat dibayar sebagaimana yang banyak terjadi di sektor karya/konstruksi, terjadi juga di sektor perhajian,” pungkas HNW. (jpnn)