Raker dengan Menteri ESDM, Komite II DPD Soroti Pemerataan Program Elektrifikasi

jpnn.com, JAKARTA - Program elektrifikasi menjadi sorotan Anggota Komite II DPD RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Selasa (4/2). Hal ini karena sebaran pembangunan PLTS Rooftop yang direncanakan dalam APBN tahun 2020 dianggap belum merata.

Senator asal Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya menyampaikan bahwa dirinya mengapresiasi program prioritas nasional untuk mengembangkan wilayah yang masih terdapat kesenjangan masalah energi.

Namun demikian, dia menyoal kenapa Kalbar tidak mendapat program pembangunan PLTS Rooftop yang pada tahun ini akan dibangun sebanyak 800 unit pada tahun ini.

"Di seluruh Kalimantan itu minim, Kalimantan Barat bahkan nol tahun ini. Padahal dari data kami bulan Februari 2018, dari dua ribuan desa, masih 616 desa yang tidak terlayani listrik," ucap Christiandy.

Pada tahun ini, program itu hanya ada di Kalimantan Utara sebanyak 70 unit, dan Kalimantan Tengah 20 unit. Padahal, kata Christiandy, elektrifikasi Kalbar baru di angka 70an persen.

"Di Kalbar baru 70-an persen elektrifikasinya. Kenapa dalam program pemertaan ini Kalbar tidak dapat (PLTS Rooftop)," tanya mantan Wakil Gubernur Kalbar ini.

Sementara itu, Anggota Komite II DPD RI asal NTB, TGH Ibnu Halil juga menyinggung soal prgram elektrifikasi di provinsi itu. Misalnya di Praya, daya listrik PLN di sana sangat kecil. Oleh karena itu dia meminta daerahnya bisa diprioritaskan untuk pembangunan PLTS.

"Masyarakat memohon supaya diprioritaskan untuk NTB. Program ini ada di Jateng, Bali, loncat ke NTT. NTB tidak ada. Padahal maaf, Bali APBD-nya lebih besar dari NTB. Kalau tahun ini tidak ada, mohon diprioritaskan tahun 2021," pinta Ibnu. (fat/jpnn)