Rakyat Geram, Tolak Ibu Negara Dapat Dana Publik Khusus

jpnn.com, PARIS - Presiden Prancis Emmanuel Macron pernah sesumbar akan menjadikan status first lady sebagai jabatan resmi.

Artinya, sang istri, Brigitte, akan punya peran penting yang berkekuatan hukum dalam pemerintahannya.

Namun, sedikitnya 220.000 warga negara yang terkenal dengan Menara Eiffel itu mencegat rencana tersebut lewat petisi.

''Tidak ada alasan apa pun yang bisa membenarkan seorang istri kepala negara menerima anggaran khusus dari dana publik,'' tegas Thierry Paul Valette, seniman asal Kota Paris yang menggagas petisi tersebut.

Sejak diluncurkan sekitar dua pekan lalu, petisi Valette itu langsung menuai reaksi positif dari masyarakat.

Lebih dari 220.000 orang membubuhkan tanda tangan dalam petisi. Bukan hanya lewat petisi, warga yang menentang rencana Macron juga menyuarakan sikap dalam polling.

Mengutip hasil jajak pendapat YouGov, Huffington Post menyebutkan bahwa 68 persen warga Prancis menolak usul Macron.

Kubu oposisi menganggap upaya Macron untuk menjadikan posisi first lady sebagai jabatan itu melanggar norma Prancis.