Rangkap Jabatan Sama Saja Poligami

CIREBON- Rangkap jabatan oleh beberapa pejabat penting di lingkungan Pemkab Cirebon terus menuai kritik. Praktik ini (rangkap jabatan) diibaratkan dengan melakukan tindakan poligami.

“Karena secara psikologis akan memengaruhi kinerja dalam setiap pengambilan kebijakan strategis akibat kepalanya mengurusi dua rumah tangga,” kritik Ketua Murkais Crisis Centre, Drs H Munangwar.

Dikatakan, banyak faktor negatif apabila sebuah jabatan dirangkap oleh seseorang. Misalnya, terjadi pemborosan anggaran yang disebabkan oleh anggaran yang dibuat atau dikelola berbasis kinerja. "Pemborosan anggaran pasti terjadi," katanya.

Kemudian, karena kepala OPD sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah, berpengaruh pada jenjang pengawasan. Ini karena jangkauan wilayah Kabupaten Cirebon yang begitu luas. "Dan optimalisasi pada pelayanan publik menurun," imbuhnya.