Rano Karno Diminta Tangani Masalah Honorer K1

jpnn.com - SERANG - Anggota Komisi I DPRD Banten, Rahmad Syaputra meminta, kepada Wakil Gubernur (Wagub) Banten Rano Karno turun tangan membantu menyelesaikan persoalan tenaga honorer kategori satu (K1).

Hal ini menyusul belum adanya kepastian penyelesaian dari pemerintah pusat dan semakin carut-marutnya K2. Terlebih menurutnya, K1 Banten merupakan salah satu daerah yang memberikan sanggahan atas hasil audit tujuan tertentu (ATT) honorer K1 melalui Kemenpan dan RB serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Kami minta wakil gubenur pro aktif mengawal verifikasi ulang K1 Banten. Pemprov harus minta kejelasan, apakah memang hasilnya itu bisa diangkat atau tidak," ujar Rahmad, kemarin.

Menurut Rahmad, verifikasi ulang honorer K1 Banten belum juga ada hasilnya. Untuk itu Pempov Banten harus minta kejelasan proses verifikasi tersebut.

"Jangan lagi bicara ini kewenangan gubernur atau siapa, tapi bicaranya pemprov secara keseluruhan. Sebab ini bukan tatanan kebijakan tapi soal rasa kepedulian nasib honorer," tegas Rahmad.

Sekda Banten Muhadi sebelumnya menyatakan, kesiapannya membantu honorer K1 agar lolos jadi CPNS melalui pemberkasan ulang.

Menurut Muhadi, tak perlu diminta pun, pemprov memiliki kewajiban untuk memperjuangkan honorer K1 agar diangkat menjadi CPNS. "Ya itu harus. Tak perlu diminta itu sudah kewajiban pemprov untuk turun tangan," kata Muhadi.

Koordinator honorer K1 Banten, Mansur mengatakan, kiprah honorer K1 dalam pembangunan Banten cukup besar. Sebab, para honorer itu umumnya bekerja sejak Banten berdiri jadi provinsi, berpisah dari Jawa Barat.