Rasio Utang Luar Negeri RI Meningkat, Syarief Pertanyakan Komitmen Kebijakan Pemerintah

Menurutnya, pada saat rasio ULN terhadap PDB yang mencapai 39,4 persen dan mendekati 40 persen, namun justru utang negara-negara lain menjadikan andalan utama sebagai alasan. Yakni, negara-negara lain debt ratio-nya masih jauh lebih tinggi dari Indonesia.

“Namun, pemerintah lupa bahwa negara-negara tersebut income per kapitanya jauh lebih tinggi dari Indonesia dan rakyatnya yang miskin jumlahnya sangat kecil, serta kemampuan membayar utang-utang nya sangat tinggi,” ungkap Syarief.

Ia juga mendorong Indonesia belajar dari negara lain yang lebih mapan dalam mengelola ULN. Misalnya, kata Syarief, bisa belajar dari Korea Selatan yang memiliki ULN hanya 28 persen dari PDB, padahal sumber daya alam dan sumber daya manusia mereka lebih sedikit.

“Hal tersebut disebabkan karena Korsel fokus pada pengembangan industri yang berkontribusi pada perekonomian, bukan hanya sekadar perhatian utama kepada infrastruktur keras,” kata Syarief.

Ia menilai bahwa besarnya ULN yang dimiliki Indonesia harusnya menjadi prioritas utama pemerintah untuk dikelola dengan baik dengan mengurangi anggaran belanja infrastruktur saat ini.

“Utang luar negeri yang makin membludak akan makin membebani keuangan negara di tengah pandemi Covid-19 dan akan menimbulkan banyak masalah di bidang ekonomi di kemudian hari,” ungkap Syarief.

Apalagi, ia melanjutkan dari keseluruhan ULN tersebut masih didominasi utang jangka panjang senilai kurang lebih USD 353,56 miliar.

“Utang luar negeri yang didominasi utang jangka panjang sangat berbahaya dan membebani anak cucu kita yang menjadi pelanjut estafet kepemimpinan di masa depan. Artinya, meninggalkan masalah besar bagi pemimpin baru ke depan,” katanya.